Detail Layanan Desa

Layanan Administrasi Desa

Macam-Macam Pelayanan Desa

Guna meningkatkan sistem manajemen pemerintahan desa harus dilakukan penataan administrasi supaya bisa bekerja secara efisien dan efektif. Proses penataan administrasi desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan administrasi. Berikut beberapa jenis penyelenggaraan administrasi desa, diantaranya :

  1. Administrasi Umum, yaitu aktivitas pencatatan informasi dan data tentang aktivitas pemerintahan desa dalam buku administrasi umum di kantor desa.
  2. Administrasi penduduk ialah kegiatan pencatatan informasi dan data tentang kependudukan yang terdapat dalam buku administrasi penduduk yang ada di kantor desa.
  3. Terakhir, Administrasi pembangunan yaitu kegiatan pencatatan informasi dan data pembangunan yang direncanakan, sedang berlangsung dan sudah dilaksanakan dalam buku administrasi pembangunan di kantor desa.

Ada beberapa jenis dan bentuk pelayanan birokrasi desa/administrasi, meliputi :

1.Pelayanan Adiministrasi Kependudukan

Pelayanan Administrasi kependudukan meliputi: Pelayananan Admministrasi pembuatan eKTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kematian, Akta Kelahiran, Akta   Kematian, Surat Keterangan Penduduk, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Surat Keterangan Lainnya yang membutuhkan legalisasi pemerintah Desa Pringu.

2. APBD Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa, yaitu rencana keuangan pemerintah desa tahunan yang ditetapkan dan dibahas Kepala Desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa lewat Peraturan Desa. APB Desa merupakan dokumen dengan kekuatan hukum untuk menjamin kepastian terhadap rencana kegiatan, artinya mengikat aparatur dan pemerintah desa terkait, dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana yang sudah ditetapkan sekaligus untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan jumlah tertentu. APB Desa sendiri menjamin kelayakan kegiatan dalam hal pendanaan, karenanya bisa dipastikan kelayakan pada hasil aktivitas secara teknis.

3. Jaringan Aspirasi Rakyat

Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD ialah lembaga perwujudan dari demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. BPD inilah yang berfungsi untuk menetapkan semua peraturan desa dengan kepala desa, sekaligus dapat menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

4. Lapor Pemerintah Desa

Salah satu pelayanan desa yaitu dapat mempermudah masyarakat atau warga untuk melaporkan keluhan sekaligus aspirasi Anda mengenai pemerintah desa terkait. Masyarakat bisa melaporkan secara langsung ke Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, kini pemerintah juga menyediakan layanan berupa call center di 0341-823511 untuk masyarakat agar bisa melaporkan berbagai macam masalah yang berhubungan dengan desa.

Itulah beberapa jenis dan bentuk pelayanan desa dalam mewadahi aktivitas masyarakat sekaligus sebagai jaringan aspirasi warga terkait hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan desa. Sehingga semua fungsi dan bentuk layanan desa dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan masyarakat, sebagaimana mestinya

5. Pembuatan Surat Tanah

Untuk memberikan kekuatan hukum bagi pemilik tanah maka Pemerintah Desa Pringu memberikan bantuan pembuatan surat tanah. Pelayanan Administrasi Surat Tanah yang dilayani antara lain: Pembuatan Akta Jual Beli, Akta Pembagian Hak Bersama (Warisan), dan Akta Hibah

Layanan Desa Terkait